Bireuen, Viralutama.co.id – Maraknya pembalakan liar yang mengatasnamakan HGU, mengakibatkan Debit Air Sungai Semakin Kecil. Banjir badang serta Abrasi tak terbendung, selain batas Areal hutan yang tidak jelas. Dinas terkait terkesan main mata.
Ketua Komisi II DPRK Bireuen”, Tgk Munazir Nurdin, kepada media mengatakan, Pengalokasian Anggaran Daerah Milyaran Rupiah setiap tahun berjalan, melalui sarana dan prasaran petanian Pertanian hanya Sia – sia belaka. Apabila perambahan hutan semakin berleluasa, Dinas terkait terkesan membekengi perusahaan perkebunan, Selasa (12/5)
Ia menyebutkan”, Pengawasan Kehutanan dikendalikan langsung dari Propinsi melalui Pos Kehutanan setiap daerah, berdasarkan DAS (Daerah Aliran Sungai). Sedangkan dampak serta korban dari Kerusakan Hutan dan Abrasi dirasakan langsung oleh masyarakat yang berdomisili di setiap Kabupaten/Kota,
” Batas Hutan Produksi dengan Hutan Lindung yang tidak pernah ada satu kejelasan pasti, sehingga penggiat perkebunan berlomba mengajukan Rekomendasi untuk menguasai lahan yang masuk dalam Areal Hutan Lindung. bahkan tidak tertutup kemungkinan ada diantaranya, izin HGU telah tamat tempoh,
” Sehingga Pembalakan Liar yang mengatasnamakan HGU yang dilakukan Penggiat Perkebunan Sawit, merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir. Penguasaan lahan yang sudah terlalu jauh merambah hutan lindung, seakan halal dalam pengawasan dinas terkait, Ujar Politisi Partai Aceh
Terkadang beberapa Lahan yang di gunakan penggiat (Pengusaha), berstatus APL (Areal Penggunaan Lainnya). Hal ini semakin menambah persoalan menyangkut Rekomendasi yang di ajukan ke dinas terkait, sebutnya
Apabila hal sedemikian tidak di perhatikan secara Continew, akan beresiko Mengancam Manusia, alam bahkan Satwa Hutan, terhadap kerusakan yang diakibatkan dari perambahan hutan, Tutup Tgk Munazir
Juwaini
