Karimun– Bagi para pengusaha yang telah mendirikan perusahaan disekitar wilayah Sengko, Kelurahan Gading Sari Kec. Kundur Kab. Karimun, dan telah memiliki Sertifikat Surat Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Lahan Mereka, saat ini selalu berkoordinasi dengan Pihak Kelurahan, terkait ditetapkannya beberapa tahun yang lalu, tempat usaha mereka oleh Pemerintah Pusat, ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung.

Cukup beralasan jika para pengusaha lokal tersebut bertanya-tanya, terkait ditetapkannya tempat usaha mereka, dijadikan sebagai Kawasan Hutan Lindung oleh Pemerintah Pusat, jika memang jauh-jauh hari lokasi tempat usaha diketahui tidak bisa dibangun karena Kawasan Hutan Lindung, tentu para Pengusaha berpikir dua kali untuk membuka usaha dilahan yang mereka punya tersebut.

Demikian dikatakan salah seorang Pengusaha diseputaran Sengko yang tidak mau disebutkan namanya Sabtu (03/07) siang, ketika dijumpai dan diminta tanggapannya oleh Viralutama.co.id menurut Sumber, bangunan tempat usaha mereka sudah didirikan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, perusahaan sudah berjalan timbul masalah baru, Kawasan Usaha ditetapkan sebagai Wilayah Hutan Lindung, jelas selaku Pengusaha Kami merasa was-was,” kata Sumber.

Tapi kami yakin dan percaya, Pemerintah Daerah Kab. Karimun tidak akan tinggal diam untuk membantu warganya, memohon kepada Pemerintah Pusat agar wilayah Sengko diputihkah, sehingga menjadi keluar dari Kawasan Hutan Lindung,” Kata Sumber.

Dirinya (Pengusaha-Red) tidak habis pikir, kenapa bisa kawasan pemukiman warga dijadikan sebagai kawasan Hutan Lindung, biasanya sebelum diambil kebijakan penetapan kawasan hutan lindung, Tiem dari Pemerintah Pusat beserta BPN tentu turun kelapangan, untuk mendata dan mengifentarisasi berbagai permasalahan, apakah kawasan tersebut hutan hijau tanpa penghuni atau tidak, kalaulah pemukiman padat penduduk juga dimasukkan didalam Kawasan Hutan Lindung, berarti selama ini laporan dari Tiem Survei penetapan kawasan hutan lindung, tidak bekerja dan hanya mendata dan mengifentarisasi kawasan dari jarak jauh saja,” jelas Sumber.

Ditempat terpisah Lurah Tanjung Sari Nurdin Ihsan, saat diminta komentarnya Via Ponsel mengemukakan, memang benar beberapa Perusahaan sekitar Sengko Kelurahan Gading Sari termasuk Kawasan Hutan Lindung, tetapi dikarenakan para pengusaha setempat telah cukup lama membuat usaha disekitar areal Sengko, dan jauh-jauh hari telah mempunyai Sertifikat Hak Kepemilikan Atas Tanah dan lahan mereka itu, ini yang menjadi prioritas Pemeritah Derah beserta beberapa lokasi lain, yang juga pemukiman padat penduduk untuk didata, diinfentarisasi dan diminta pemutihannya kepada Pemerintah Pusat,” ujar Lurah.

Saat ini sudah terbentuk Pansus (Panitia Khusus) yang terdiri dari Anggota DPRD Kab. Karimun, disertai Dinas dan Badan serta Instansi terkait, mereka saat ini telah bekerja dan mendata serta menifentarisasi banyak hal, terkait penetapan Kawasan Hutan lindung di Pulau Kundur yang didalamnya terdapat Pemukiman Padat Penduduk, dalam waktu dekat Tiem Pansus juga akan turun kelapangan di Sengko, semoga saja kerja Tiem Pansus yang nanti nya akan ditindak-lanjuti kepada Pemerintah Pusat mendapat perhatian serius, untuk dapat dilakukan pemutihan, kepada warga setempat diminta bersabar.” Ungkap Lurah.