Urip Santoso : Itu Surat Palsu, PT Timah Tidak Pernah Pengeluarkan Yang Namanya Surat Menyurat Diatas Tahun 1991

  • Whatsapp

KARIMUN –  Sidang Sengketa lahan di Paya Cincin jalan Poros, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri yang sudah sampai ke pihak kepolisian dan Pengadilan Negeri Kabupaten Karimun mendekati penyelesaiannya.

Persoalan terjadi, sejumlah orang menyebutkan sebagai ahli waris menuntut ganti rugi ke Direktur Utama CV. Sinar Bahagia sebagai tergugat I/Penggugat dalam Rekovensi Penggugat  dan kepada Direktur PT. Sinar Suman Pryanto sebagai tergugat II/ Penggugat dalam Rekovensi yang akan mendirikan perumahan diatas lahan tersebut.

Kuasa hukum Direktur CV. Sinar Bahagia dan Direktur PT. Sinar Suman Pryanto. Urip Santoso mengatakan ,klein saya memiliki surat lahan tersebut  sangat jelas keabsahannya,” katanya, Senin (5/4)

Dikatakannya, telah menelusuri dasar komplain dari pihak penggugat. Penelusuran dilakukan sampai ke pihak PT Timah Tbk di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung.

Hasilnya, bahwa PT Timah tidak pernah mengeluarkan yang namanya surat menyurat diatas tahun 1991.

“Itu surat palsu. Terkait hal tersebut kami sudah membuat laporan polisi di Polres Karimun, dan sudah ada 1 orang tersangkanya. Informasinya tersangka kini DPO,” ujarnya.

Disampaikannya lagi, yang awalnya ia temukan sebanyak 15 orang yang memiliki suratnya di BPN Karimun. Lalu mengerucut menjadi 5 orang yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Karimun, terkait persoalan tersebut. Secara tidak disangka, para pengunggat ternyata telah mencabut surat kuasa kepada penerima kuasa.

“Selain itu didalam persidangan di Pengadilan Negeri Karimun, Senin 5 April 2021 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi dari penggugat maupun tergugat, secara nyata para pengunggat juga menyatakan telah mencabut gugatannya,” tuturnya.

Sebelum sidang dimulai para pengunggat telah menyampaikan, secara sadar telah mencabut surat kuasa dan gugatannya. Karena  mereka menyadari bahwsanya surat tanah mereka memang palsu,” tambahnya.

Sebagai data diperoleh, para pengunggat telah membuat  pernyataan pencabutan suarat kuasa khusus nomor 057/ADV-AM/SK/XI/2020, tanggal 17 November 2020 pada Kantor Hukum Ahmad Muhajir, SH dan Partners.

Urip Santoso menyebutkan, minggu depan akan kembali digelar sidang lanjutan, dengan agenda menghadirkan pihak yang kurang, yakni inisial AH.

“Secara surat dia (AH) sudah mencabut gugatan dan kuasanya. Tapi dia harus mencabutnya dihadapan majelis hakim. Kalau sudah dipanggil dengan patut yang bersangkutan tetap tidak hadir, gugatannya akan gugur dengan sendirinya,” tuturnya.

Urip Santoso mengajak semua pihak bersama-sama dan sungguh-sungguh memberantas mafia tanah di Kabupaten Karimun, dengan tidak berpangku tangan kepada pihak kepolisian.

“Mafia tanah itu menganggu roda pembangunan bagi pengusaha atau pengembang untuk membangun. Selain itu juga, mafia tanah menghambat ekomoni,” katanya mengakhiri.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *