Tampung Aspirasi,HRD Rehab 1500 Unit Rumah Tahun 2021

  • Whatsapp

Bireuen – Serap Aspirasi Masyarakat dalam rangka implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, HRD Anggota DPR RI Komisi V Gelar pertemuan silaturrahmi dengan TPP dan Pendamping P3MD Kabupaten Bireuen, Sejumlah 1500 unit rumah rehab sumber dana APBN mulai dikerjakan, Sabtu (20 Februari 2021).

H.Ruslan M. Daud SE Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKB dalam sambutannya menyampaikan, Dalam rangka merealisasikan setiap program desa, kerja sama lintas sektor baik kabupaten, kecamatan hingga desa sangat menentukan.” Selaku Wakil rakyat, saya akan terus berusaha membantu terhadap kebutuhan dan keluhan dalam hal meringankan beban masyarakat.”

Bacaan Lainnya

“Untuk itu, Kepada para pendamping diharapkan bersedia menyisihkan sedikit waktu yang luang untuk terus memerhatikan keluhan masyarakat, baik itu menyangkut fasilitas, Pemberdayaan ekonomi dan lainnya. Mari bersama,”ungkap HRD.

H. Ruslan menambahkan, “Masih banyak hal yang dapat dibawa dan dibahas ke tingkat pusat terkait keluhan selain aspirasi dalam rangka meringankan beban masyarakat khususnya Bireuen dan Aceh pada umumnya,”

“Dalam rangka meningkatkan SDM, saya selalu bersedia serta siap untuk menyampaikan dalam setiap pembahasan diparlemen. Terutama terkait pemberdayaan masyarakat di perdesaan, baik kebutuhan fasilitas mahupun program lainnya yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. UU No 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa perlu diimplementasikan,”

“Seiring tujuan tersebut, sejumlah 1500 unit rumah Rehap dengan besaran anggaran Rp.20 juta per unit bersumber dana APBN mulai dikerjakan pada Tahun 2021 ini. Diharapkan jumlah tersebut akan terus bertambah sebagaimana ditargetkan untuk kabupaten Bireuen,”

“Sementara pada sesi tanya jawab, beberapa perwakilan PD/PLD dari beberapa kecamatan turut menyampaikan keluhan hingga aspirasi terkait pelayanan serta kendala dalam setiap desa dibawah binaannya, hingga tata cara kerja yang berbeda baik ditingkat kecamatan mahupun Kabupaten.”

Sofyan Ramli salah satu PD dari kecamatan Gandapura Kabupaten setempat menyampaikan, Kekosongan tenaga Pendamping desa dalam beberapa kecamatan merupakan satu kendala yang dihadapi, sehingga desa binaan bertambah terhadap para pendamping.

Akibat dari kekosongan tersebut, sebelumnya setiap PD/PLD hanya membawahi 4 Desa Binaan, namun hari ini setiap satu orang tenaga PD terpaksa harus membawahi dari 5 hingga 7 Desa binaan. Hal ini dapat berdampak kepada pelayanan yang tidak mungkin dapat dimaksimalkan, ujar Sofyan Ramli.

Rizwan PD Kecamatan Peusangan, BUMG merupakan program yang diperioritas tahun 2021, sementara keahlian di bidang BUMG tidak semua tenaga PD/PLD menguasainya. Kita sangat berharap adanya tenaga khusus yang akan melatih disediakan pihak pemerintah.

Untuk menyerap aspirasi tersebut, tenaga pelatih yang disiapkan detiknya dari kalangan pelaku usaha, sehingga basic yang dimilki dapat diadopsi untuk mengembangkan BUMG dalam setiap desa binaan para Pendamping. BUMG merupakan salah satu usaha yang berpotensi dapat menghidupkan selain memandirikan Rida perekonomian desa, tutur PD kecamatan peusangan.

Terhadap keluhan dan aspirasi para PD/PLD tersebut, ditampung dan diagendakan oleh H.Ruslan untuk dipelajari jika diantaranya perlu dibahas di parlemen, akan diupayakan sesegera mungkin. Oleh karena menyangkut pelayanan terhadap masyarakat secara langsung dan berkelanjutan.

Pertemuan digelar di Rumah Aspirasi HRD Jalan Nasional Cot Gapu Kecamatan Kota juang turut dihadiri Ketua DPC PKB Bireuen Usman Sulaiman yang juga Anggota DPRK Bireuen, Tenaga Ahli DPR RI Faisal Ridha, Bendahara PKB Bireuen, serta PD/PLD dari 17 Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.

Laporan – Juwaini
Editor – Wira

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *