Proyek Tahun Jamak  Penuh Aroma  Tamak

  • Whatsapp

Banda Aceh,-Monitoring terhadap pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah, merupakan bagian dari kewajiban dan hak setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 BAB III, tentang partisipasi masyarakat yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Hal diatas mengisyaratkan bahwa negara memberi ruang yang diatur dalam undang-undang, bagi setiap warga negara untuk memonitoring pelaksanaan pembangunan di daerah. Mengingat pembangunan daerah menyangkut kepentingan kelangsungan hajat hidup rakyat.

Merujuk hal diatas, campur tangan warga negara menjadi sebuah kewajiban, dalam mencermati carut marut program Tahun Jamak  Pemerintah Prov Aceh mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya, penuh dengan maneuver muslihat yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

Indikasi terjadinya praktek kolusi dan korupsi yang melibatkan pemerintah dan pengusaha, diantaranya pada paket proyek Peningkatan Jalan Blangkejeren-Tongra, dengan nilai proyek Rp. 395.999.943.306,80, dimenangkan oleh PT Telaga Mega Buana, merupakan perusahaan yang bekerjasama dengan pengusaha berinisial R. Kemudian paket proyek Peningkatan jalan batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren, dengan nilai proyek Rp. 181.874.970.693,21, dimenangkan oleh PT Guna Karya Nusantara, juga perusahaan tersebut memiliki kerjasama dengan pengusaha Mr. R yang digadang gadang merupakan oligarki bentukan Gubernur Aceh.

Mari kita telaah aroma kolusi dan korupsi dibalik kemenangan dua perusahaan yang dibacking oleh Mr.R. Mekanisme lelang yang melibatkan Mawardi selaku Pj Kadis PUPR & Junaidi PJ ULP Aceh, secara transparan melakukan tindakan yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 35 Milyar, akibat dari keputusannya memenangkan dua perusahaan Mr.R yang memasukan nilai buangan dalam penawaran sebesar 2,25%.
Sementara para peserta lelang memasukan nilai buangan dalam penawaran sebesar 10 %.

Disisi lain adanya pelanggaran dalam kelengkapan dokumen, khususnya PT Guna Karya Nusantara yang menggunakan akte cabang PT GKN joint dengan perusahaan Mr.R. Upaya untuk memenangkan kedua perusahaan tersebut, terjadi praktek diskriminasi dengan menggunakan otoritas pimpinan daerah untuk tidak memberi ijin lingkungan dalam rangka eksplorasi galian C (sebagai material dasar) kepada peserta lelang, namun untuk kepentingan Mr.R pihak pemerintah daerah Gayo Lues membiarkan terjadinya eksplorasi illegal yang melibatkan Mr.R.   Mekanisme lelang yang sangat buruk dan merusak iklim usaha, dikeluhkan oleh peserta lelang Lukman CM seorang pengusaha senior di Aceh.

Betapa semakin buruknya penyelenggaraan pemerintahan dibawah komando Gubernur Nova Iriansyah. Akibat dari persoalan kinerja pimpinan daerah yang tidak mencerminkan norma kepemimpinan serta munculnya oligarki sebagai klas menengah baru yang melulu mengutamakan “profit oriented” tanpa perduli nasib rakyat, merupakan mata rantai penyebab rakyat Aceh secara sistematis diposisikan sebagai objek dari pembangunan yang sedang bergulir.

Solusi untuk memutuskan mata rantai tersebut, hanya dengan satu langka ampuh yaitu “penegakan hukum ekstra tajam”. Ketika rasa keadilan rakyat Aceh terusik akibat praktek mega korupsi terjadi di depan mata, tanpa ada upaya hukum yang tegas, maka pertaruhannya adalah kelangsungan perdamaian Aceh yang sejatinya demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh. Sungguh naif jika kelangsungan perdamaian dikorbankan hanya untuk kepentingan koruptor.

Penulis Radjasa.
Pemerhati Aceh.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *