PERUSAHAAN TAMBANG, DIHIMBAU LIBATKAN DINAS PERIKANAN, DALAM HAL KONVENSASI KEPADA PARA NELAYAN

  • Whatsapp
Foto Ilustrasi

Karimun– Selaku pembina terhadap para nelayan, sangat tidak wajar jika banyak perusahaan tambang tidak melibatkan Dinas Perikanan, minimal UPT. Perikanan yang ada di masing-masing kecamatan, khususnya terkait dengan proses pemberian dana konvensasi kepada para nelayan.
Sering terjadinya perseteruan dan ketidak-cocokan terkait masaalah Dana Konvensasi, antara para nelayan dengan Managemen Perusahaan dikarenakan, awal munculnya ide, gagasan dan konsep, hingga dilakukannya rapat dan pertemuan saja sudah salah, seharusnya Managemen Perusahaan mengundang dan melibatkan minimal UPT. Dinas Perikanan yang ada di kecamatan tempat usaha tambang dilakukan, karena bagaimanapun suka-tidak suka, UPT. Dinas Perikanan merupakan Pembina dari para nelayan, jangan mereka ditinggalkan.

Dengan dilibatkannya minimal UPT. Perikanan di kecamatan, hak para Nelayan dapat dilindungi, perusahaan Tambang lebih tenang dalam melakukan usaha tambang.

Demikian dikatakan beberap warga Kelurahan Sawang Kec. Kundur Barat, yang tidak mau disebutkan namanya, Jum’at ( 11/06. ) Siang menjawab Viralutama.co.id menurut Sumber, sekarang ini khusus yang berketerkaitan dengan dana Konvensasi untuk para nelayan makin lama makin tidak jelas, Ketua Kelompok Nelayan dengan beberapa tiem yang mereka bentuk sendiri, sering mengambil kebijakan secara sepihak tanpa pernah melakukan rapat dengan anggota nelayan, berapa banyak para belayan dihargai hanya dengan uang sebesar Rp. 50 Ribu Sampai Rp. 60 Ribu dari Managemen Perusahaan Tambang, setiap anggota nelayan bertanya kenapa dana Konvensasi untuk nelayan sekecil ini, anehnya yang menjawab, justru Sekelompok pengurus diluar nelayan dan bukan Managemen Perusahaan, mereka-mereka mendekatkan diri dengan Managemen Perusahaan dan merasa mampu berhadapan dengan para nelayan, bahasa Perusahaan Merugi, terima apa adanya, kesemuanya menjadi bahasa pemanis dari sekelompok pengurus tertentu, tanpa memikirkan penderitaan para nelayan,” kata sumber.

Kehadiran PT. Energi Cahaya Makmur yang bergerak dibidang pertambangan pasir darat di Desa Kundur, Kapal Hisap Mitra Timah di Desa Kundur, yang makin bulan makin tidak jelas konvensasinya untuk masyarakat oleh sekelompok pengurus, khususnya untuk warga yang berada di Ring B Dan C, belum lagi rencana masuknya Kapal Hisap Mitra Timah di parairan Sawang yang sampai saat ini belum adanya kesepakatan antara nelayan dengan Managemen Perusahaan, kesemuanya tidak melibatkan UPT. Dinas Perikanan, sewajarnya para nelayan jeli menyikapi permasalahan rersebut, jangan larut dan mudah digiring oleh sekelompok pihak tertentu.” jelas sumber yang diamini beberapa rekannya.

Ditempat terpisah PLT. UPT. Dinas Perikanan Kec. Kundur Syamsurizal. SPi ketika dijumpai dan diminta komentarnya mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014. Kewenangan laut dari bibir pantai hingga 12 Mil sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepri, tetapi terkait pembinaan nelayan, masih diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun melalui Dinas Perikanan, seperti masaalah Asuransi, masaalah Kartu Anggota Nelayan dan masalah Pembinaan.” Ujar Syamsurizal.

Ketika Viralutama mempertanyakan, apakah identitas pekerjaan selaku nelayan di KTP dapat dipastikan seseorang itu nelayan, dan para perusahaan Tambang yang tidak ,melibatkan Dinas Perikanan. khusus didalam permasalahan dana Konvensasi untuk para nelayan tidak menyalahi aturan, oleh Syamsurizal dijelaskan, mereka yang ber KTP dengan identitas pekerjaan selaku nelayan, belum dapat dikatakan sebagai nelayan, karena untuk dapat dikatakan sebagai seorang nelayan, mereka harus mempunyai Kartu Anggota Nelayan yang dapat diperoleh di UPT. Dinas Perikanan setempat setelah melalui Proses verifikasi, sementara terkait banyaknya perusahaan tambang terkait dengan Nelayan, sewajarnya mereka Managemen Perusahaan, melibatkan UPT. Dinas Perikanan, karena jika didalam pertemuan apapun oleh Managemen Perusahaan dengan Pihak Nelayan kehadiran UPT. Dinas Perikanan selaku Pembina minimal dapat menetralisir suasana, para nelayan dapat terbantu hak-haknya, karena secara tidak langsung, telah melibakan UPT. Dinas Perikanan yang merupakan Perpanjangan-Tangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.” ungkap Syamsurizal.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *