Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun: Ada Deja vu Masa Lalu

  • Whatsapp

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara, Rafly Harun buka suara soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK yang tidak meloloskan 75 pegawainya dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai bagian dari seleksi ujian Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Refly Harun, kontroversi KPK tidak meloloskan 75 pegawainya dalam TWK ini menggambarkan ada semacam deja vu di masa lalu, tepatnya di masa Orde Baru.”Apa yang terjadi sekarang ini adalah semacam dejavu masa lalu, masa Orde Baru, dimana ada stigmatisasi terhadap kelompok tertentu,” ungkapnya dalam kanal YouTube Refly Harun yang diunggah, Kamis (6 Mei 2021).

Bacaan Lainnya

Refly Harun menuturkan, kalau dulu di era Presiden Soeharto, siapapun yang berbeda dengan pemerintah, dianggap pro Partai Komunis Indonesia (PKI), sekarang radikalisme.”Sekarang stigmatisasinya adalah radikalisme, organisasi terlarang. Jadi organisasi terlarang yang tidak dibolehkan itu hanya FPI dan HTI saja,” tutur Refly Harun.

Refly melanjutkan, dengan stigmatisasi saat ini seolah-olah FPI dan HTI itu sudah pernah melakukan pemberontakan dan melukai rakyat Indonesia.” Ini yang menurut saya, kadang-kadang tidak fair, adapun kemudian ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya, sebenarnya sudah bisa direkonsiliasi,” ungkapnya.

Tetapi memang, Refly mengaku tidak terlalu paham dengan persoalan ini, bahkan seperti putus asa dengan problematika yang terjadi di Indonesia.

“Setelah reformasi yang menumbangkan rezim otoriter Orde Baru, kok seperti ingin menggerakan bandul kekuasaan ke dalam itu lagi, ke dalam sebuah kondisi yang sebelumnya kita kritik,” ucapnya.

Laporan – Juwaini
Editor – Wira

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *