PAKAR Aceh”, Dana Covid-19 Rawan Penyimpangan Dan Tertutup

Bireuen, Viralutama.co.id – Pasca Covid – 19 melanda beberapa negara dan merambah Indonesia, PAKAR Aceh desak Pemerintah Transparan terhadap Realokasi, anggaran Percepatan penanggulangan yang terkesan kurang terbuka ke publik, penggunaan Triliyunan anggaran perlu di awasi semua kalangan, sebagi bentuk keterbukaan Imformasi.

Dewan Pimpinan Pusat Analisis Kajian Dan Advokasi Rakyat Aceh (DPP PAKAR) dalam menyikapi pengelolaan dana Covid-19 sebagai langkah bersama secara sinergi dalam penanggulangan tanggab Darurat Virus Corona Disease (Covid-19) di Aceh.

Bacaan Lainnya

“,Pasca Realokasi, mata anggaran sekitar 1, 7 Triliyun oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, seperti contoh Pemda Bireuen pada tahapan pertama menalokasikan dana sekitar 4,6 Milyar dan tahap kedua 35 Milyar lebih, tentu tidak kurang rata rata puluhan Milyar di Aceh dana Covid berputar.

Publik menilai”, sikap Pemerintah diAceh tidak mencerminkan adanya suatu keterbukaan informasi, menyagkut dana yang alokasikan ke sejumlah sektor, serta pada setiap SKPA/SKPD melalui Gugus Tugas Covid-19,

Hingga terlihat selama ini bagaikan tidak akurat serta kejelasan, baik itu terkait informasi muhupun jumlah realokasi dana, seakan terkesan masih ditutupi dan simpang siur, ketika di update melalui tim Gugus Tugas Covid-19 di Aceh kepada publik.

Pengurus PAKAR Aceh”, M.Iqbal S.Sos, kepada sejumlah awak media, Rabu (6/05) melalui Pers Release. Saya terus mengamati ‘desas desus’ pengelolaan dana Covid-19, realokasi dana berbentuk hibah bisa ditujukan secara langsung baik dalam bentuk bantuan sosial(Sembako), selain pengadaan barang barang Alat Kesehatan(Alkes) atau Alat Pelindung Diri (APD) tanpa tender atau pelelangan.

Dikarenakan ini dana bencana darurat yang urgent, tentu sangat rawan bahkan berpotensi terjadi perbuatan melawan hukum dikemudian hari, bila tidak dikawal dan diawasi secara bersama. Kita khawatir bila nanti terindikasi tidak tepat sasaran yang menuai problem ditengah masyarakat.

Apalagi bila nanti terindikasi sembako yang tidak sesuai dengan data jenis barang, karena hanya 4 jenis sembako yang sering disalurkan ke masyarakat, diantaranya berupa Indomie, Beras, Gula dan Minyak Goreng. Selain itu masyarakat tidak pernah menerima dalam jenis lainnya,

Sedangkan Dana Sosialisasi Pencegahan serta penanggulangan, pengalokasian dana kepada Media Elektronik, Media Cetak(Televisi, Radio, Media Cetak dan Online), sama sekali tidak jelas Bagged sumber dana dalam bentuk kerjasama dengan media, walaupun dibawah kendali tim Gugus Tugas Covid-19. di Aceh kita lihat sepertinya kurang transparansi, Sebut Aktivis Pakar Aceh

Dana realokasi Covid-19 non bencana alam, patut kita duga rawan serta rentan masalah dan penyimpangan, bila publik tidak serius mengawasinya secara bersama(Sinergi) dalam melaksanakan fungsi kontrol sosial. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan bersama semua pihak, berjalan sebagaimana mestinya juga tepat sasaran.

Secara tegas kita meminta selain mendesak Pemerintah Aceh, melalui Plt Gubernur Aceh bersama DPR Aceh Serta Pemerintah Kabupaten/Kota bahkan DPRK, supaya membangun citra yang baik sesuai anjuran Pemerintah Pusat, sesuai instruksi Presiden, diharapkan tidak menimbulkan masalah terhadap penanganan covid-19.

Pemerintah Aceh”, perlu mengupdate informasi secara kontinyu dengan membangun kepercayaan dan keterbukaan informasi publik, baik itu kerjasama dengan semua pihak, Akademisi, LSM, Ormas, Pemerhati Kesehatan, Sosial, Ekonomi Serta peran Pers baik Media Cetak mahupun Online, ujar Iqbal

Juwaini

Pos terkait