OTT ASN SKIPM Rp.12.450.000: Ditreskrimsus Polda Kepri Amankan WD

  • Whatsapp

Batam – Dit Reskrimsus Polda Kepri OTT (WD) ASN SKIPM (Stasiun Karantina Ikan Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) Batam. Barang Bukti 1 Buah Amplop Coklat Bertuliskan “To Pak Wildan” berisikan uang tunai Rp. 12.450.000, serta Laporan Exsport Udang Vaname Ahua ke Singapura bulan April 2021, Jumat (4 Juni 2021).

Kapolda, melalui Ditreskrimsus Kompol Apri Fajar Hermanto, S.Ik, didampingi Paur Penmas Bid Humas Polda Kepri Ipda Husnul Afkar, SH, MH menyampaikan, berawal pada Rabu tanggal 19 Mei 2021, Subdit III Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Kepri berdasarkan penyelidikan kami dari Laporan Masyarakat. Kami melakukan OTT terhadap Inisial WD selaku pegawai di Stasiun Karantina Ikan Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan wilayah kerja pelabuhan Sagulung.

Bacaan Lainnya

“Yang bersangkutan (WD) ini telah melakukan berulang kali meminta sejumlah uang pada kegiatan Ekspor Udang ke Singapura dari Kota Batam, dari kegiatan OTT tersebut kita dapatkan barang bukti 1 Buah Amplop Berwarna Coklat Bertuliskan “To Pak Wildan” yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 12.450.000,- berikutnya Laporan Exsport Udang Vaname Ahua Bulan April 2021, 1 Unit Handphone Merk Xiaomi dan Tas sandang merk Calvin Klein warna hitam yang berisikan beberapa buku tabungan dan kartu ATM serta Uang Tunai Dolar Singapur sejumlah SGD 16.636.”Jelas Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kepri.

Sementara Ipda Husnul Afkar SH, MH menjelaskan, tindak pidana ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 jam 13.50 wib bertempat di Morning Bakery KBC Kota Batam. Berdasarkan Laporan Polisi nomor LP-A / 43 / V / 2021 / SPKT-Kepri, Tanggal 21 Mei 2021 dengan tersangka Inisial WD yang merupakan ASN di Stasiun Karantina Ikan Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam (SKIPM).” Ungkap Paur Penmas Bid Humas Polda Kepri.

″Dari rangkaian OTT tersebut ada lima orang saksi yang telah kita lakukan pemeriksaan dan Pasal yang kita persangkakan adalah Pasal 12 Huruf (E) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Berbunyi “Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,”

Tersangka (WD) diduga telah melakukan kegiatan tersebut sejak bulan Februari hingga Mei 2021, hingga korbannya telah memberikan uang kepadanya sebanyak Empat kali diantanya, pada bulan Februari sebesar Rp. 5.410.000, Maret Rp. 3.560.000, April Rp. 7.970.000 dan tanggal 21 Mei sebesar Rp. Rp. 12.450.000, terkait sejauh mana keterlibatan tersangka lainnya sampai dengan saat ini masih terus kita dalami,” Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kepri Kompol Apri Fajar Hermanto, SIK menuturkan.

Lapiran – Juwaini
Editor – Wira

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *