Menyoroti Korupsi Sistimatik Di Aceh Dalam Kacamata Intelijen

  • Whatsapp

Banda Aceh,– Pemberantasan Korupsi dalam perspektif intelijen, adalah suatu kegiatan pencegahan terjadinya praktek tindak pidana korupsi di semua sektor yang dapat merugikan negara.

Selama ini terjadi cara pandang yang keliru dalam mencermati pekerjaan intelijen, ketika ada informasi intelijen yang menyatakan “ instansi Dinas Pekerjaan Umum Aceh, rentan terjadi korupsi dan kolusi”, kemudian benar- benar terjadi kasus korupsi dan kolusi di instansi tersebut, hal ini kerapkali disikapi bahwa intelijen berhasil dan hebat.

Bacaan Lainnya

Disinilah awal kekeliruan yang fatal, apa yang dihadapkan oleh tugas intelijen meliputi penyelidikan, penggalangan dan pengamanan, dengan titik berat pada aspek deteksi dini dan cegah dini.

Walaupun banyak faktor lain yang mempengaruhi kegagalan intelijen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, namun ada tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegagalan itu sendiri.

Misalnya, kegagalan yang disebabkan oleh manusia, kemudian berikut kegagalan yang disebabkan karena organisasi dan kegagalan karena kesalahan informasi intelijen menjadi biang dari kegagalan tersebut.

Idealnya ketika informasi intelijen menyatakan “instansi Dinas Pekerjaan Umum rentan terjadi korupsi dan kolusi”, maka langkah yang harus dilakukan adalah menutup semua celah yang berpotensi terjadinya korupsi dan kolusi.

Pemberantasan korupsi di Aceh, merupakan tantangan yang berat bagi semua pihak yang bergerak dibidang penegakan hukum, mengingat aktor penjahat kerah putih memiliki kepiawaian menembus barikade penegakan hukum, bahkan telah menguasai stake holder decision taking atau yang lebih buruk lagi ketika diketahui pejabat pengambil keputusan adalah God Father dari jaringan korupsi.

Fenomena ini yang sedang terjadi di Aceh, peran intelijen dalam pemberantasan korupsi menjadi tidak berdaya dan mandul. Semua temuan intelijen tentang kerawanan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak mampu diimplementasikan dalam rangka tindakan cegah dini, karena dihadapkan oleh praktek korupsi dengan modus 3 in 1 (pengusaha, pejabat dan penegak hukum bersatu merampok uang rakyat).

Ketika terjadi praktek korupsi dengan modus 3 in 1, maka inilah yang dikenal dengan “Korupsi Sistemik”.

Dampak dari korupsi sistemik adalah terjadinya mega korupsi dan sulit untuk diungkap. Kondisi inilah yang membuat Aceh sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan dan pengangguran yang semakin akut. Praktek korupsi sistemik adalah sebuah kejahatan terorganisasi dan dapat menjadi cikal bakal terbentuknya mafia plat merah.

Sebuah terobosan pemberantasan tindak pidana korupsi di Aceh dan menjadi sejarah baru, dengan strategi menggandeng otoritas pusat berhasil menggelar OTT terhadap Gubernur Irwandi Yusuf dan beberapa orang pelaku korupsi.

Hari ini intelijen mengendus adanya kelompok kartel korupsi sedang melakukan perampokan terhadap uang rakyat, namun ada situasi yang berbeda dengan kasus Irwandi Yusuf yang membutuhkan pelibatan otoritas pusat.

Disinilah pentingnya peranan intelijen, dalam menentukan kekuatan yang dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi di Aceh.

Berdasarkan informasi intelijen, aparat penegak hukum Aceh masih cukup solid untuk melakukan tindakan represif dan terukur dalam rangka meringkus gembong korupsi, sehingga upaya menggandeng otoritas pusat belum perlu digerakan.

Semoga saja temuan intelijen tidak melesat dan perlunya dukungan serta doa rakyat Aceh demi tegaknya keadilan di Aceh. Mungkin kita perlu mengingat kembali dengan sebuah kata bijak, bahwa sekecil apapun kebaikan tak akan binasa, sebesar apapun kejahatan pasti tak akan bisa kuasa.

Sri Rdjasa Chandra

*Penulis merupakan pemerhati Aceh yang berdomisili di Jakarta, saat ini aktif menyorot kebijakan Pemerintah Aceh dari perspektif keamanan, pertahanan dan intelijen*

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *