KPK-INTIM: Raup Keuntungan Bimtek, BKAD Kangkangi Permendagri

  • Whatsapp

Bireuen – KPK-INTIM” Pembentukan Susunan Pengurus BKAD Kangkangi Permendagri Nomor 96 Tahun 2017. Tanpa melibatkan BPD/Tuha Peut, LPM, Lembaga lain dan Tokoh masyarakat, Pembentukan Pengurus BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) sarat kepentingan meraup keuntungan (Fee) Bimtek, Bireuen (7 Mei 2021).

Ketua DPW KPK-INTIM (Komunitas Pencegahan Korupsi-Indonesia Timur) Provinsi Aceh, Yusri S.Sos kepada Viralutama co.id menyampaikan, Pembentukan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) seharusnya tidak membelakangi tata cara yang telah ditetapkan kementrian dalam negeri. Sehingga pembentukan pengurus (BKAD) disetiap kecamatan, terkesan ada misi keberuntungan para oknum yang terselubung.

Bacaan Lainnya

Sebagaimana kita ketahui,” Rata-rata disetiap Kecamatan terbentuk 2 kepengurusan yaitu BKAD PMPN Mandiri yang telah lama wujud, sementara Baru-baru ini terbentuk lagi BKAD DD untuk membidangi dan menangani secara khusus pelaksanaan agenda Bimtek (Bimbingan Teknis) baik mulai dari undangan yang diterima, hingga keberangkatan para peserta,”ujar Yusri.

Disebutkan Yusri,” Setiap pelaksanaan Bimtek diduga ada Fee (%) yang diraup (diterima) BKAD dari hasil kerjasama dengan lembaga pihak ke tiga. Selain itu, besar kemungkinan ada dugaan permainan oleh para pihak pada disetiap pembentukan kepengurusan BKAD, sehingga terkesan disatu sisi ada pihak yang terintimidasi.”

“Sangat disayangkan, dalam pembentukan susunan pengurus BKAD disetiap Kecamatan, sama sekali tidak pernah melibatkan lembaga lain, Misalnya BPD (Tuha Peut) Tokoh Masyarakat dan Lembaga Lainya yang ada di setiap desa. Sehingga kesannya”Asalkan bisa kerja sama” Sangat tidak etislah, jika yang dilibatkan hanya orang-orang dilingkarkan kecamatan semata, cetus Yusri yang juga menjabat di pengurus Forum Tuha Peut Kabupaten Bireuen.

Kata Yusri,”jika mengacu kepada Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 dengan terang telah di jelaskan dalam Pasal 11 Ayat (2) terkait hal dimaksud harus melibatkan diantarnya, (1) Pemerintah Desa (2) Anggota BPD/Tuha Peut (3) LPM (4) Lembaga lain yang ada di Desa dan (5) Tokoh masyarakat.”

” Sedangkan pada kenyataannya, sebahagian besar pihak Kecamatan telah mengangkangi (melanggar) serta tidak mengindahkan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 sebagai acuan kepengurusan BKAD. Bahkan dimerata Kecamatan,”Ketua BKAD dijabat oleh Ketua DPK APDESI, ujar Presiden BLC Kabupaten Bireuen.

“Ikutilah aturan dalam upaya mencari keuntungan baik umum mahupun pribadi”Jangan sampai menginjak ketentuan yang telah ditetapkan. Virus Kebodohan itu” Bukan untuk dibudidayakan, dikhawatirkan dapat merusak kecerdasan para perangkat dan lembaga lainya dalam desa,”

“Untuk itu, kami mengimbau kepada semua para Camat supaya mengevaluasi pengurus BKAD disetiap Kecamatan, oleh karena aturan dan ketentuan sangat melekat dengan para pejabat dalam pemerintahan. Setiap aturan itu bukan untuk dilanggar, apalagi jika diinjak-ijak,”Ketua KPK INTIM Aceh menuturkan.

Laporan – Juwaini
Editor – Wira

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *