Isu Pemerintah Pusat Revisi UU Pilkada, Para KandBalon Walikota Langsa Mulai Goyang

  • Bagikan

Banda Aceh – Para Balon Wali kota Langsa yang sudah mensosialisasikan dirinya di tengah-tengah masyarakat sejak tahun lalu kini sudah mulai meredup dan goyang sejak adanya isu bahwa Pilkada Aceh akan di laksanakan pada tahun 2024 berbarengan dengan Pemilu Legislatif dan Presiden serta wakil presiden.” hal tersebut disampaikan oleh ketua Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) Katalis Aceh, Mustafa.M.Adami, di Langsa, Kamis, (4/2/2021)kepada wartawan.

“Rencana pemerintah pusat akan merevisi UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.”

Katanya,” Sejumlah para kandidat Balon Walikota Langsa yang sudah terlanjur mensosialisasikan dirinya terpaksa jalan pelan dan perlahan-lahan bahkan sudah mulai tidak berinteraksi lagi dengan masyarakat selama ini yang dilakukan.”

Lanjutnya,”Sekedar untuk di ketahui, setiap akan di Laksanakan Pilkada di Aceh selalu tidak berjalan Mulus, ada Intrik Politik Regulasi, pada hal kalau kita ketahui bahwa pelaksanaan Pilkada Khusus Aceh adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP) bukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana daerah lain di Indonesia.”

“Aceh punya Undang-undang, yaitu Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006 dan Qanun tentang Pilkada.”ungkap Mustapa.

“Jika Pilkada Aceh dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang akan ada Walikota Langsa di PJ kan, selama dua tahun oleh karena masa jabatan Walikota Langsa akan berakhir pada bulan September 2022 yang akan datang.”

“Hanya kalangan Birokrat dan Politikus saja yang menghawatirkan jika Walikota Langsa di PJ kan nantunya, sementara masyarakat dikota Langsa tak berpengaruh.” ujar Mustapa.

Lanjut Mustapa.” Oleh karena politikus akan mencalon para Kader Partainya pada Pilkada tahun 2022 mendatang, jika Pilkada Aceh dan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa dilaksanakan pada tahun 2024 maka dil-dil Politik dengan Birokrasi tidak akan berjalan.Disinilah para Politikus akan kehilangan dukungan dan arah.”sebut Mustapa.M Adami.

“Untuk bisa terlaksana Pilkada pada tahun 2022 mendatang , Maka Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Aceh, harus melakukan upaya-upaya dan penjelasan kepada Pemerintah Pusat bahwa Propinsi Aceh tidak sama dengan daerah lain di Indonesia, Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 sudah mengatur dengan jelas bahwa Pilkada Aceh dilaksanakan Lima tahun sekali,”tutup Mustapa.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *