Dana Bangun Meunasah Rp. 150 Juta Diduga Raib, Camat Darul Ikhsan : Azas Praduga Tak Bersalah

  • Whatsapp

Aceh Timur, – Camat Darul Ikhsan, Kabupaten Aceh Timur, Azzani,SE, mengatakan pihaknya tetap menggunakan azas praduga tak bersalah menyikapi polemik dana desa yang sedang mendera Gampong Seunebok Aceh, termasuk menyikapi mangkraknya pembangunan tempat ibadah di desa itu sejak 2020 akibat dana Rp.150 juta yang telah dianggarkan sebelumnya diduga dipakai oleh oknum aparat desa tersebut untuk kepentingan pribadi.

” Kan belum diperiksa, belum pasti uangnya dibawa kemana, jadi kita tetap gunakan azas praduga tak bersalah, biar enggak jadi boomerang buat kita,” kata Azzani, Senin 11 Mei 2021, menanggapi surat tuntutan pencopotan geuchik ke Camat, yang dilayangkan Ketua Tuha Peut Seunebok Aceh, Muktar alias Kureng.

Bacaan Lainnya

Azzani mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan lapangan dan berusaha memanggil oknum terkait, namun yang bersangkutan mengabaikannya.

” Oknum aparat desa itu sudah saya panggil tapi tidak datang, Kapolsek juga selaku muspika sudah memanggilnya dia juga enggak datang, memang terbukti meunasah itu belum dibangun, kami sudah cek,” ungkap Azzani.

Dia menuturkan bahwa dirinya tidak berhak memberhentikan geuchik dan pihak lainnya begitu saja, karena pihaknya mesti mempertimbangkan soal kehati -hatian dalam menyikapi persoalan tersebut.

” Saya kan enggak berhak, apa alasan dia diberhentikan, ini semua kan belum jelas, belum ada pemeriksaaan, saya harus hati – hati, kalau enggak nanti kan bisa kena saya,” ujar sang camat.

Sebelumnya pekan lalu, Ketua Tuha Peut Seunebok Aceh, Kureng, melayangkan surat yang meminta camat untuk segera memberhentikan geuchik Seunebok Aceh untuk sementara waktu, hingga masalah keuangan di desa tersebut dituntaskan.

Kureng menuding geuchik Seunebok Aceh selama ini tidak transparan dalam pengelolaan dana di desa tersebut.

” Pengelolaan dana tidak transparan, banyak hal yang tidak kami ketahui, masyarakat juga sekarang mempertanyakan kemana saja uang desa digunakan selama ini, uang pembangunan meunasah itu,uang BUMG kemana saja, uang pemuda, uang Posyandu, uang posko covid 19, uang musabaqoh dan lainnya, jadi kami menuntut geuchik mundur dulu, sampai semua itu ada kejelasannya,” ucap Kureng menutup keterangannya.

Sebagaimana diketahui bahwa polemik dana desa Seneubok Aceh saat ini telah diadukan ke penegak hukum yakni Kejaksaan Aceh Timur, melalui kuasa hukum warga beberapa waktu lalu, dan saat ini sedang menunggu hasil audit dari inspektorat.*

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *