Ceulangiek: Tunda Pilkada, Pemerintah Pusat Harus Hormati UUPA

  • Whatsapp

Bireuen – Ceulangiek ingatkan pemerintah pusat tidak mengabaikan kekhususan Aceh yang telah disepakati antara RI dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 silam. Penundaan Pilkada (penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah) Aceh tahun 2022 oleh KIP (Komisi Independen Pemilihan) Semua pihak harus menghormati UUPA yang merupakan bahagian dari Perjanjian MoU Helsinki, Jumat (9April 2021).

Rusyidi Mukhtar S.Sos kepada Viralutama.co.id mengatakan,
“Kita berharap pilkada Aceh sesuai dengan UUPA yang dilakukan lima tahun sekali meliputi pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Semua pihak harus menghormati UUPA yang merupakan bahagian dari Perjanjian MoU Helsinki,”

Bacaan Lainnya

Pemerintah Aceh, DPR Aceh serta pihak terkait lainnya harus serius memperjuangkan dan menjalankan semua butir-butir MoU Helsinki termasuk pilkada 2022, kami di DPRK medukung penuh apa yang telah dituangkan dalam butir-butir MoU Helsinki dan UUPA. Diharapkan juga kepada Gubernur, DPRA hingga Bupati/Wali Kota, DPRK supaya menyuarakan dan menganggarkan anggaran untuk pilkada baik melalui APBA-P dan APBK-P,”ujar Politisi Partai Aceh.

“Ceulangiek juga mengingatkan pemerintah pusat untuk serius menjaga perdamaian Aceh, terkait kekhususan Aceh yang telah disepakati antara RI dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 silam. Semoga Pemerintah Pusat tidak mengabaikan butir-butir MoU Helsinki yang telah tertulis dalam UUPA,”

“Terhadap semua itu perlu direalisasikan melalui pelaksanaan butir-butir yang terkandung dalam UUPA, semoga nilai-nilai perdamaian Aceh terus dapat terjaga dan terpelihara, sehingga tidak akan menimbulkan masalah baru antara Aceh dan pusat,”Hara Rusyidi Mukhtar (Ketua DPRK Bireuen).

Laporan – Juwaini
Editor – Wira

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *