Banda Aceh, Viralutama.co.id-Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan memanggil sejumlah instansi mitra kerjanya, pada Rabu besok, (306/06/2020). Salah satunya adalah Bank Aceh Syariah untuk dimintai 2 keterangan yang dinilai sangat krusial.
Demikian dikatakan Anggota DPRA, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Asrizal H Asnawi pada siaran persnya, Selasa (02/06/2020).
Dijelaskan Asrizal, Pemanggilan ini merupakan tindaklanjut hasil Pansus terhadap kinerja Bank Aceh Syariah yang sempat tertunda dikarenakan Covid-19.
Adapun diantara 2 hal krusial yang akan dipertanyakan kepada Bank Aceh Syariah adalah kredit kepada Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) di Aceh Tamiang.
Dirinya mengaku mendapat banyak laporan masyarakat terkait perusahaan pemenang lelang Pabrik Kelala Sawait (PKS) dikabupaten Aceh Tamiang senilai Rp 27,4 miliar.
Lanjut Asrizal, Bank Aceh Syariah memberikan pinjaman kredit sebesar Rp 83 miliar kepada perusahaan tersebut atau tiga kali lipat dari nilai jual PKS dimaksud.”
Saat ini, perkara dan penyaluran kredit tersebut telah ditangani oleh Polda Aceh. Akan tetapi, sejauh ini belum ada penjelasan resmi sejauh mana perkara itu berjalan,” kata Asrizal.
Oleh sebab itu, menjadi penting bagi kami besok Rabu mempertanyakan kepada Direksi Bank Aceh Syariah, kemana uang rakyat Aceh itu dipergunakan,” pungkasnya.
Dengan demikian, keterangan direksi Bank Aceh tentu bisa kami teruskan ke masyarakat nantinya.
Diakui, Pabrik Kelapa Sawit(PKS) di Aceh Tamiang yang menjadi objek perkara adalah milik pengusaha lokal yang cukup populer.
Karenanya, Asrizal mengaku terkejut mendapat kabar lelang pabrik tersebut cukup murah dan mendapat kucuran pembiayaan yang begitu besar dari Bank Aceh Syariah.
Selanjutnya, hal krusial kedua adalah kredit para Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimana, dirinya mengaku banyak mendapat masukan tentang cicilan pembayaran kredit di Bank Aceh yang lebih besar dari Bank Konvensional.
“Kita juga akan pertanyakan, terkait nilai cicilan para ASN yang lebih tinggi di Bank Aceh Syariah ketimbang Bank lain, yang tidak berlabel syariah.
Mudah-mudahan, besok pihak Bank Aceh Syariah bisa memberi penjelasan terang benderang sehingga bisa disampaikan kembali ke publik secara utuh,” tutup Anggota DPRA Dapil VII (Langsa – Aceh Tamiang) ini.
