Langsa, Viralutama.co.id- Menjelang akhir jabatan periode kedua kepemimpinan Usman Abdullah, SE sebagai Walikota Langsa. Diduga kalangan internal (orang dalam) mencoba melakukan konsfirasi untuk menjatuhkan nya.
Hal ini terlihat dari beredarnya surat yang di tandatangani oleh Walikota Usman Abdullah SE, dengan nomor: 451/722/2020 tanggal 16 Maret 2020. Surat yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP & WH, perihal Penutupan Biliyard dan Karoke dengan tembusan surat ke Kapolres, Dandim, DPR Kota Langsa, MPU Langsa.
Padahal menyangkut fasilitas olahraga Bilyard dan karaoke itu, Walikota Langsa Usman Abdullah SE sebelumnya telah menandatangani surat nomor: 005/692/2020, perihal undangan yang di tujukan kepada Satpol PP.
Dalam surat undangan tertanggal 11 Maret 2020 itu, Walikota Usman Abdullah SE telah mengundang Satpol PP & WH untuk menghadiri rapat yang akan digelar pada Jumat 20 Maret 2020 di Aula Pemko Langsa, guna membicarakan dan menyatukan persepsi terkait keberadaan cafe yang memiliki fasilitas karaoke (hiburan) Bilyard serta warnet yang dikatakan meresahkan masyarakat.
Terkait dengan beredarnya surat tertanggal 16 Maret 2020 tentang instruksi penutupan olah raga Bilyard dan Karaoke, ternyata usut punya usut diduga merupakan jebakan Batman atau konspirasi “orang dalam” yang diduga sengaja mengelabui Walikota untuk menandatangani surat dimaksud.
“Sementara terkait dengan persoalan fasilitas Bilyard, karaoke dan warnet, masih akan di dapatkan dengan instansi terkait guna menyatukan persepsi, sebelum diambil langkah berikutnya.
Walikota Langsa, terkait dengan beredarnya surat tanggal 16 Maret itu, belum diperoleh klarifikasinya. Namun beberapa sumber terdekat,”istana. mengungkapkan, bahwa surat tanggal 16 Maret 2020 tentang instruksi penutupan Bilyard merupakan konspirasi yang diduga dilakukan oleh orang dalam sendiri.
“Ya. Bapak Walikota sedang menyelidiki secara internal kenapa surat itu bisa ada dan beredar, yang menjadi pertanyaan siapa pelakunya..? Padahal yang diketahui dan seingat bapak ( Walikota- red) surat yang di tanda tangani nya, adalah surat undangan ke Satpol PP tanggal 11 Maret untuk membahas persoalan tersebut,” ungkap sumber.
Wira
